HENTIKAN PENEBANGAN HUTAN TELE, SAMOSIR

tele AMZbHvLsQlXjKmD-556x313-noPadA. APA YANG TERJADI

Pada saat ini terjadi penebangan Hutan Tele, Samosir, seluas 800 HA, yang merupakan daerah tangkapan air/penyangga untuk Samosir khususnya Harian Boho, Tamba, Sihotang dan Tele sekitarnya.  Penebangan kayu hutan Tele, Kab.Samosir oleh PT Gorga Duma Sari (GDS) pernah didemo warga, dan surat penghentian operasional Pemkab Samosir kepada perusahaan tersebut diabaikan. Izin lokasi yang dikantongi PT GDS yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir sudah berakhir 1 Mei 2013. Kawasan tersebut merupakan kawasan lindung di Lae Renun. Penebangan hutan masih berlanjut sampai tulisan ini dipublish.

B. FAKTA

Berikut beberapa data hasil investigasi singkat mengenai masalah ini: (klik setiap nomor untuk mengunjungi berita yang dimaksud di situs online)

tele Samosir---1. PT Gorga Duma Sari tidak memiliki izin lingkungan tapi tetap melanjutkan kegiatannya, diduga sejak 2011.

2. Anggota DPR Jaffar Nainggolan juga sudah menyuarakan kekhawairan mereka.

3. Forum Peduli Samosir sudah mengunjungi kementerian lingkungan hidup.

4. PT Gorga Duma Sari ditengarai milik Wakil Ketua DPRD Samosir Jonni Sihotang, yang juga pemilik sebuah kilang pengolahan kayu (sawmill) di kawasan Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, selama ini lebih dikenal sebagai perusahaan yang bergerak dalam pengolahan kayu. 

5. Akte mengatakan bahwa pemilik PT. GDS adalah Jonny Sihotang (Wakil Ketua DPRD. Direkturnya adalah Riko Sihotang dan Komisarisnya Ny. Risma Simarmata. Menurut saya, isinya preman yang menggunakan aksi kekerasan, karena berani mengancam membunuh mantan pjs Bupati Samosir Wilmar Simanjorang ketika berusaha menghentikan kegiatan tersebut.

tele  thumb.php6. Pemkab Samosir mengakui bahwa mereka memberikan izin kepada PT GDS.

7. Wakil Ketua DPRD Samosir, dan pemilik PT GDS, Jonni Sihotang, berasal dari Partai Hanura. Suhanto Sitanggang, Ketua DPC Hanura Samosir, yang juga anggota DPRD Samosir, resmi menggantikan Ketua DPC Partai Hanura Samosir yang sebelumnya dijabat Samson Sitinjak (ipar kandung Bupati Samosir Mangindar Simbolon). Saudara iparnya Bupati, Tongam Sintinjak, sudah lengser dari jabatan Ketua DPRD Samosir. Wakil Ketua DPRD Samosir Jonni Sihotang, juga keluarga Bupati Samosir.

 

C. ANALISIS FAKTA

tele jonni sihotang DPRD samosirKesimpulannya: Pemilik PT Gorga Duma Sari Wakil Ketua DPRD Samosir Jonni Sihotang, yang adalah keluarga dari Bupati Samosir Mangindar Simbolon, memiliki izin atas asas nepotisme. Dengan dugaan ini, kita bisa melaporkan, dengan bukti cukup, perbuatan ini ke polisi, dan KPK. Kedua orang ini berasal dari Partai Hanura, dan memiliki ikatan kekeluargaan. Karena itu, pasti sulit untuk bernegosiasi dengan mereka yang sudah diprotes di mana-mana, namun tetap menjalankan penebangan pohon dengan dalih akan dijadikan perkebunan, sementara PT GDS adalah perusahaan sawmill.

Sekarang pertanyaannya: Metode apa yang cocok untuk menghentikan kerja perusahaan ini.

1. Desakan dan himbauan Pemprov Sumut cq Dinas Kehutanan –> TIDAK DIDENGARKAN.

2. Desakan mantan pjs bupati Samosir –> TIDAK DIDENGARKAN (bahkan beliau mau dibunuh).

3. Desakan Praeses dan pangula gok tingki HKBP Distrik Samosir –> TIDAK DIDENGARKAN.

4. Desakan Anggota DPR RI –> TIDAK DIDENGARKAN.

5. Berbagai aksi damai di Medan, Samosir –> TIDAK DIDENGARKAN.

 

D. USULAN AKSI KONGKRIT

tele  579698_585422531469166_2011297200_n1Lalu, langkah apa yang cocok untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait akan mendengarkan suara yang disampaikan kepada mereka? Usul konkrit saya:

1. Laporkan ke KPK.

2. Peringatkan mereka tentang hal ini, dan dengan bukti yang jelas,

3. Berikan Penggembalaan Gereja (RPP), karena mereka jelas tidak mengindahkan kunjungan Praeses dalam hal panggilan orang Kristen dan gereja untuk melindungi keutuhan ciptaan (lingkungan hidup).

4. Karena orang-orang seperti ini hanya paham suara massa, berbagai otoritas di atasnya juga tidak didengarkan, mari satukan barisan, jalin konsolidasi, dan suarakan protes kita dengan seluruh elemen masyarakat di kantor Bupati, jangan pergi sampai izinnya dicabut dan suruh semua mesin itu pergi dari Tele.

 

Inilah pendapat saya, setelah melihat fakta yang ada.

 

Viewed 43290 times by 7849 viewers

2 Comments

  1. 1 hal fakta lainnya. Ketika saya jadi saksi pemilu untuk Samosir, warga Samosir mengatakan dia ‘membeli’ hak suara warga dgn harga 500 ribu perorang. Tidak heran meskipun baru didemo, tp sebulan kemudian masih bs menang jd anggota DPRD II karena hanya butuh ± 1000 suara saja. Tdk pernah kampanye, dan punya catatan hitam tp tetap dipilih hanya karena uang 500rb. Dan KPUD Samosir juga diindikasikan telah menerima ‘bagian’ krn di hari terakhir pleno, hanya perwakilan dr Hanura dan Demokrat saja yang boleh masuk ke ruang rapat, pdhal sblmnya 2 partai ini diindikasikan melakukan kecurangan penghitungan suara di TPS-TPS baik utk DPRD II hingga DPR RI.

  2. Makanya beritakan dong :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *