Setelah pembongkaran HKBP Setu, beberapa pendeta HKBP di wilayah Jabodetabek memutuskan untuk berdialog dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin pada 1 April 2013 di kantor Bupati. Sekitar 30 pendeta HKBP yang dipimpin oleh Koordinator Pdt. Erwin Marbun, berhasil menemui Bupati ketika beliau akan pergi dan kemudian mengundang para pendeta untuk berdialog di kantornya.
Dalam audiensi dan dialog tersebut, kami, para pendeta HKBP, diterima dengan baik, meski pembicaraan tidak menghasilkan apa-apa. Dalam dialog, beliau berungkali menekankan bahwa apa yang dilakukannya sudah memenuhi syarat hukum. Saya menilai bahwa beliau tidak bisa membedakan antara menegakkan hukum atau mendengarkan tuntutan warga yg melanggar hukum.Beliau mengatakan bahwa HKBP Setu dibongkar karena tidak memiliki izin yang benar. Ketika kami mendesaknya untuk menegakkan hukum dan membuka HKBP Fildelfia yang notabene sudah memiliki keputusan hukum dari pengadilan negeri, beliau berdalih dan mengatakan bahwa ada sekelompok masyarakat yang tidak menyetujui pembangunan tersebut.
Dalam hal ini, Bupati Bekasi menggunakan dua logika yang berbeda untuk dua kasus yang mirip, yaitu bangunan gereja yang belum memiliki izin membangun bangunan. Di kasus HKBP Setu, Bupati Neneng menggunakan logika hukum untuk membongkarnya, meski masyarakat sekitar pada prinsipnya tidak keberatan. Mereka yang memprotes pembangunan itu datang dari luar Setu. Pada kasus HKBP Filadelfia, Bupati Neneng menggunakan alasan suara massa yang menolak keberadaan gereja untuk tidak menjalankan keputusan hukum (pengadilan) yang menetapkan legalitas gereja tersebut. Tanpa adanya standar pemerintahan yang tetap, antara logika hukum dan logika massa, maka jenis pemerintahan yang diterapkan oleh Bupati Neneng serupa dengan jenis penguasa oportunis (mendengar suara yang menguntungkannya) atau diktator (hanya mendengar suaranya sendiri).
Hati saya sedih sejak kembali dari kantor Bupati. Saya tidak menyangka akan menemui rendahnya kualitas logika seorang Bupati yang menjalankan sebuah kota dan bertanggungjawab atas pemerintahan administratif 2,5 juta orang. Beliau menyatakan tindakannya sesuai prosedur dan hukum. Tetapi keputusan pengadilan yang berketetapan hukum justru dilawannya.
Sepertinya kualitas pemerintahan Bupati Neneng memang banyak dipermasalahkan. Karir politik Bupati muda lulusan Universitas Yarsi ini memang banyak didukung oleh pengaruh dan kekuatan finansial Bapaknya. Setelah setahun bekerja, dia banyak memutasi pejabat, menghadapi masalah sampah yang tak kunjung selesai, dan penilaian buruk atas kinerjanya dari pansus pengawasan kabupaten Bekasi. Protes atas kinerjanya juga datang dari DPRD, dan menurut berita, Golkar juga mulai gerah dengan buruknya kinerja Bupati Neneng besutan mereka.
Di luar ketidakmampuan Bupati Neneng dalam memerintah, Kabupaten Bekasi juga dilanda isu kasus korupsi. Kasus pembongkaran HKBP Setu mungkin hanya pengalihan isu korupsi yang terjadi di Desa Tamansari Kec Setu? Pembongkaran gereja HKBP Setu seolah menjadi sebuah pengalihan isu, penaikan pamor yang rusak, dan pengambilan keputusan yang sembrono yang dilakukan oleh Bupati Neneng.
Jika ada 50 bupati seperti beliau, maka saya bisa memahami mengapa Indonesia ada di posisinya sekarang. Apa kriteria jadi Bupati? Uang? Dukungan parpol? Janji-janji manis? Saya jadi ingat kata Plato bahwa urusan negara memang harus diserahkan kepada mereka yang dapat memimpin. Karena itu, saya mendukung usaha Gubernur Jakarta untuk melelang jabatan lurah dan camat dengan fit and proper test untuk mereka yang layak memimpin.
Perlu saya tekankan, masalah penutupan gereja bukan masalah intoleransi saudara-saudara saya umat Muslim, mereka justru sangat baik dan mendukung. Masalah penutupan gereja adalah tentang absennya negara, atau hadirnya pemimpin buruk seperti Bupati Neneng, dan kecenderungan pembiaran kelompok kecil intoleran berlaku seenaknya. Karena itu jangan menghubungkan masalah penutupan/pembongkaran gereja/mesjid/pura sebagai masalah umat Muslim vs non Muslim. I believe that the tolerance is still very much exist in this diverse land of Indonesia. I just despise the lack of good governance of Bekasi municipality. Semoga Bupati Neneng bisa diganti oleh mereka yang lebih mampu, bukan karena kemampuan finansial untuk mengeluarkan janji semasa kampanye saja.
Lihat berita selengkapnya di…
Mediasi Soal Gereja HKBP Setu Bekasi, Buntu http://www.tempo.co/read/news/2013/04/01/083470611/Mediasi-Soal-Gereja-HKBP-Setu-Bekasi-Buntu …
Beritabekasi.co – BEKASI – BUPATI BEKASI DIHADANG PULUHAN PENDETA HKBP: http://www.beritabekasi.co/page/kanal/?id=2785&subid=1&kanal=bekasi&alias=Bupati%20Bekasi%20Dihadang%20Puluhan%20Pendeta%20HKBP&page=detil#.UVm8s-E7X2k.twitter …
Puluhan Pendeta Cegat Bupati Bekasi http://metrotvn.ws/V174557
Viewed 46520 times by 8499 viewers
